Iberian-Partners.com – UMR adalah salah satu instrumen utama mengenai perlindungan maupun kesejahteraan para pekerja. Dalam dunia kerja, ragam isu upah minimum terus menjadi topik menarik untuk diperbincangkan.
Sederhananya, UMR adalah nominal upah yang diterima karyawan atau pegawai perusahaan berdasarkan daerah penempatan. Lantaran erat dengan sistem gaji, tak heran jika kenaikan atau penetapannya terus ditunggu para pekerja setiap tahunnya.
Ketika menetapkan angka UMR, pemerintah menggunakan skema tertentu di mana berpengaruh besar terhadap upah para pekerja. Maka dari itu, penting bagi setiap individu mengetahui teori penetapan upah minimum di Indonesia.
Kebanyakan orang keliru menganggap UMR sama dengan gaji pokok. Nyatanya hal tersebut memang berbeda, di mana gaji adalah tanggung jawab perusahaan atas kinerja para pekerja. Sementara penjelasan lengkap mengenai UMR dapat di simak pada pembahasan di bawah.
Definisi UMR
UMR adalah Upah Minimum Regional yang berlaku pada tingkat provinsi termasuk kabupaten atau kota di dalamnya. Di mana besarannya akan naik setiap tahun karena dipicu oleh faktor tertentu.
Adapun penetapan UMR sesuai Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan kebutuhan, kemampuan perkembangan, indeks harga konsumen, upah umum, kondisi pasar, kelangsungan perusahaan, tingkat perekomian hingga pendapatan per kapita.
Namun semenjak peraturannya sudah mengalami perubahan, sistem pemberian Upah Minimum Regional sudah tak berlaku secara tidak langsung. Sampai saat ini, UMR sudah berganti istilah yakni tingkat 1 menjadi UMP serta tingkat II adalah UMK.
Penetapan UMR
Penetapan UMR telah diatur Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1999. Di mana aturan tersebut sudah mengalami revisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 tahun 2000.
Adapun Kepmenakertrans tersebut memuat perubahan pasal-pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/men/1999 mengenai Upah Minimum. Di dalamnya sudah dijelaskan, penetapan UMR dilakukan oleh gubernur guna dijadikan acuan penghasilan buruh di wilayahnya.
Besaran UMR didasarkan dari upah bulanan serta ditetapkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja didasari pertimbangan:
- Kebutuhan hidup minimum
- Indeks harga konsumen
- Upah umum regional
- Perluasan kesempatan kerja
- Tingkat perkembangan ekonomi
Bisa dikatakan kebijakan UMR bertujuan guna memastikan setiap tenaga kerja di suatu wilayah memperoleh upah secara adil serta layak. Selain itu, Upah Minimum Regional mempunyai peran penting melindungi hak pekerja, meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan iklim kerja lebih stabil.
Komponen UMR
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990. Adapun beberapa komponen di dalam UMR adalah:
Gaji Pokok
Gaji pokok adalah imbalan di mana harus dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja pada waktu tertentu. Hal tersebut dibedakan berdasarkan tingkat maupun jenis profesi yang ditetapkan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
Tunjangan Tetap
Tunjangan tetap adalah pembayaran secara teratur berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja. Adapun proses dibayarkannya dilakukan setiap bulan bersama dengan gaji pokok.
Hal ini pun mencakup banyak hal, beberapa di antaranya adalah tunjangan anak, perumahan, daerah, kematian, tunjangan istri serta lain sebagainya. Kemudian, akomodasi transportasi maupun pangan dapat dikatakan sebagai tunjangan tetap apabila penyerahan dilakukan berdasarkan kehadiran para pekerja.
Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran secara langsung atau tidak langsung bersangkutan terhadap pekerja. Akomodasi tersebut diberikan kepada karyawan atau pegawai menurut satuan waktu berbeda-beda.
Akomodasi yang termasuk tunjangan tidak tetap adalah tunjangan makan maupun transport di mana menyesuaikan kehadiran. Hal tersebut dapat dimasukkan menjadi kategori tersebut apabila tunjangannya diberikan saat pekerja hadir ke tempat kerja.
Perbedaan UMR, UMP dan UMK
Sejak Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 tahun 2000 terbit, sistem upah berdasarkan UMR sebenarnya sudah tidak berlaku. Di mana hal tersebut mengalami perubahan menjadi UMP serta UMK seperti penjelasan di atas.
Namun hal tersebut mempunyai perbedaan masing-masing, di mana sebelum menggunakan istilah UMP maupun UMK semua masyarakat menyebut upah minimum adalah UMR. Baik itu tingkat I maupun II, UMP adalah perubahan nama dari Upah Minimum Regional di mana ditetapkan oleh gubernur.
Sementara UMK adalah UMR tingkat II, di mana hal tersebut merupakan standar upah minimum berdasarkan daerah kabupaten atau kota. Sama halnya UMP, penetapan atas aturan tersebut dilakukan oleh gubernur yang mendapatkan usul dari wali kota maupun bupati setempat.
Kendati secara resmi UMR atau singkatan Upah Minimum Regional sudah tidak berlaku, kalangan masyarakat masih menggunakan istilah tersebut guna menyebut pengupahan minimum pada suatu provinsi, kabupaten maupun kota.
Standar UMR Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Pasal 94 Nomor 13 tahun 2003 terkait tenaga kerja. Komponen di dalam upah minimum pada dasarnya terdiri atas gaji pokok serta tunjangan tetap. Sementara akomodasi tidak tetap belum termasuk komponen upah minimum.
Adapun minimal jumlah gaji pokok adalah 75% dari upah minimum. UMR sendiri dapat dikatakan Gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap 25%. Terdapat hal lain untuk dipahami saat menerima gaji per bulan, di mana hal tersebut sudah mencakup tunjangan-tunjangan tadi.
Sebagai informasi tambahan, tim Iberian-Partners.com sudah sediakan informasi standar UMR di masing-masing Provinsi di Indonesia tahun 2003. Berikut adalah nominalnya:
- DKI Jakarta: Rp4.901.798,00
- Jawa Tengah: Rp1.958.169,69
- Jawa Barat: Rp1.986.670,17
- Jawa Timur: Rp2.040.244,30
- Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782,39
- Bali: Rp2.713.672,28
- Sumatera Utara: Rp2.710.493,93
- Sumatera Barat: Rp2.742.476,00
- Sumatera Selatan: Rp3.404.177,24
- Riau: Rp3.191.662,53
- Jambi: Rp 2.943.033,08
- Bengkulu: Rp2.418.280,00
- Lampung: Rp2.633.284,59
- Bangka Belitung: Rp3.498.479,00
- Kepulauan Riau: Rp3.279.194,00
- Banten: Rp2.661.280,11
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407,00
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994,00
- Kalimantan Barat: Rp2.608.601,75
- Kalimantan Tengah: Rp3.181.013,00
- Kalimantan Selatan: Rp3.149.977,65
- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396,04
- Kalimantan Utara: Rp 3.251.702,67
- Sulawesi Utara: Rp3.485.000,00
- Sulawesi Tengah: Rp2.599.456,00
- Sulawesi Selatan: Rp3.385.145,00
- Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984,54
- Gorontalo: Rp2.989.350,00
- Sulawesi Barat: Rp2.871.794,82
- Maluku: Rp2.812.827,66
- Maluku Utara: Rp 2.976.720,00
- Papua: Rp3.864.696,00
- Aceh: Rp 3.413.666,00
Berdasarkan besaran nominal UMR setiap provinsi di atas, jumlah tertinggi upah minimumnya adalah DKI Jakarta sebesar RpRp4.901.798,00. Sementara jumlah terendahnya berada di Jawa Tengah yakni Rp1.958.169,69.
Dengan mengetahui peraturan UMR dari pemerintah setiap wilayah di atas, tentu setiap individu dapat mempertimbangkan pendaftaran lowongan kerja di daerah tersebut. Lantaran setiap tahun upah minimum mengalami perubahan maka sebaiknya mencari tahu informasinya terlebih dahulu ketika akan mendaftar.
Kesimpulan
Dapat disimpulkan UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional sebagai acuan pengupahan pekerja pada tingkat provinsi termasuk kabupaten atau kota di dalamnya. Selain dijadikan sebagai standar, ketetapan ini dapat menjadi pertimbangan bagi semua kalangan masyarakat di mana akan melamar kerja.
Editor: Ari
Jangan lupa untuk kunjungi kami di Google News serta gabung Channel Telegram untuk mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru.
