Iberian-Partners.com – Terkadang besaran gaji di suatu tempat kerja memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketentuan UMP yang nantinya berlaku bagi perusahaan di suatu Kabupaten.
Sebagai gambaran UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi dimana ketentuan pengupahan tersebut akan berlaku sama bagi semua Kabupaten di wilayah tersebut. Tentu saja skala nominal gajinya sudah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing.
Karena besarnya UMP adalah ketentuan masing-masing wilayah, maka wajar jika hal ini menimbulkan perbedaan nominal ketika sedang membandingkan antara satu sama lainnya. Itulah mengapa Anda dianjurkan memahami upah minimum secara mendalam.
Supaya dapat membantu Anda memahami UMP adalah kebijakan seperti apa, maka Kami akan coba berikan penjelasannya selengkap mungkin. Mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga ketentuan jumlah berlaku di setiap provinsi ada di pembahasan berikut ini.
UMP Adalah
Sebelumnya masyarakat lebih mengenai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai standar penggajian bagi seluruh tenaga kerja di setiap daerah. Namun sesuai dengan peraturan baru dari Menteri Keuangan, UMR pun dihapuskan dan digantikan dengan ketentuan UMP serta UMK.
Supaya lebih mudah dipahami, Kita akan membahas masing-masing mengenai rincian upah tersebut ke dalam dua pembahasan yang berbeda. Lantas, apa itu UMP? Kemudian istilah tersebut adalah singkatan dari kata apa?
UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi atau angka terendah yang digunakan sebagai acuan untuk memberikan gaji standar bagi para tenaga kerja. Adapun ketentuan mengenai upah tersebut nantinya akan ditentukan oleh gubernur.
Tujuan UMP (Upah Minimum Provinsi)
Upah Mininimum Provinsi di suatu wilayah dipilih sebagai standar pemberian gaji tenaga kerja bukan tanpa sebab. Masing-masing pemerintah wilayah sebenarnya memiliki tujuannya tersendiri. Namun secara umum, hal yang ingin dicapai adalah sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Jika dikaji secara spesifik, maka terdapat 2 (dua) tujuan penetapan UMP sebagai berikut.
1. Standar Kebutuhan Hidup Layak
Tujuan pertama dari kebijakan Upah Minimum Provinsi adalah memberikan kebutuhan hidup layak bagi para tenaga kerja. Dengan memastikan adanya standar gaji terendah, maka pemerintah sudah memastikan jika masyarakat mampu memenuhi segala macam hajat hidup dari insentif maupun tunjangan.
2. Peningkatan Kompetensi serta Produktivitas
Terpenuhinya kebutuhan hidup juga secara tidak langsung berpengaruh pada kompetensi para tenaga kerja selama berada di lingkungan pekerjaan. Alhasil, produktivitas lebih meningkat serta kelangsungan hidup perusahaan bisa dipertahankan.
Melalui tujuan di atas, tentunya Anda sudah memahami betul jika UMP adalah ketentuan yang cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Namun, bagaimana penerapannya ketika berada di realita dunia kerja?
Penerapan UMP
Karena adanya 2 (dua) standar upah minimum, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan di benak para tenaga kerja. Pasalnya ketentuan tadi cukup berpengaruh pada gaji maupun penghasilan yang akan diterima selama periode kerja tertentu.
Lantas, bagaimana UMP bisa diterapkan dalam suatu wilayah? Supaya lebih jelas tentang penerapannya silahkan simak penjelasan singkat penerapan UMP berdasarkan kesimpulan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Permenaker 18/2022 di bawah ini.
1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara, wilayah, hingga daerah supaya menuju ke arah yang lebih baik. Khusus perhitungan rata-rata pertumbuhan ekonomi biasanya akan diambil dalam rentang waktu 3 Tahun terakhir.
Apabila ternyata rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota selama 3 Tahun terakhir adalah lebih rendah daripada Provinsi, maka UMP akan dijadikan sebagai standar penggajian maupun pemberian insentif. Apabila terjadi sebaliknya, maka diberlakukan ketentuan standar upah minimum lainnya, yaitu UMK.
2. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi Pertumbuhan Ekonomi adalah hasil angka yang diperoleh setelah nilai dikurangi inflasi suatu Kabupaten/Kota bersangkutan. Biasanya pengambilan data kondisi pertumbuhan tadi akan diambil selama kurun waktu 3 Tahun terakhir.
Apabila ternyata kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota selama 3 Tahun terakhir adalah lebih rendah daripada Provinsi, maka UMP akan dijadikan sebagai standar penggajian maupun pemberian insentif. Apabila terjadi sebaliknya, maka diberlakukan ketentuan standar upah minimum lainnya, yaitu UMK.
Jadi ketika terjadi kondisi maupun situasi seperti kedua penjelasan di atas, barulah UMP (Upah Minimum Provinsi) akan diberlakukan. Namun jika memang rata-rata hingga nilai pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten adalah lebih besar dari Provinsi, maka berlaku penggunaan UMK sebagai standar gaji.
Standar UMP Setiap Provinsi
Berhubung Anda sudah mengetahui tentang seluruh informasi penting terkait UMP, maka Kita akan coba mencari tahu tentang besaran di setiap provinsi. Tentunya hal ini juga bisa dijadikan sebagai acuan guna dijadikan sebagai standar penggajian.
Agar bisa diketahui oleh seluruh masyarakat, berikut merupakan informasi standar UMP di setiap provinsi.
Provinsi | Nominal UMP |
---|---|
DKI Jakarta | Rp 4.901.798,00 |
Papua | Rp 3.864.696,00 |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp 3.498.479,00 |
Sulawesi Utara | Rp 3.485.000,00 |
Aceh | Rp 3.413.666,00 |
Sumatera Selatan | Rp 3.404.177,00 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.385.145,00 |
Kepulauan Riau | Rp 3.279.194,00 |
Kalimantan Utara | Rp 3.251.702,00 |
Kalimantan Timur | Rp 3.201.396,00 |
Riau | Rp 3.191.662,00 |
Kalimantan Tengah | Rp 3.181.013,00 |
Kalimantan Selatan | Rp 3.149.977,00 |
Gorontalo | Rp 2.989.350,00 |
Maluku Utara | Rp 2.976.720,00 |
Jambi | Rp 2.943.033,00 |
Sulawesi Barat | Rp 2.871.794,00 |
Maluku | Rp 2.812.827,00 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.758.984,00 |
Sumatera Barat | Rp 2.742.476,00 |
Bali | Rp 2.713.672,00 |
Sumatera Utara | Rp 2.710.493,00 |
Banten | Rp 2.661.280,00 |
Lampung | Rp 2.633.284,00 |
Kalimantan Barat | Rp 2.608.601,00 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.599.456,00 |
Bengkulu | Rp 2.418.280,00 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 2.371.407,00 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 2.123.994,00 |
Jawa Timur | Rp 2.040.244,00 |
Jawa Barat | Rp 1.986.670,00 |
DI Yogyakarta | Rp 1.981.782,00 |
Jawa Tengah | Rp 1.958.169,00 |
Berdasarkan data di atas, UMP tertinggi saat ini adalah DKI Jakarta dengan besaran upah minimum sebesar Rp 4.901.798,00. Sementara UMP terendah saat ini adalah Jawa Tengah dengan besaran upah minimum sebesar Rp 1.1958.169,00.
Semua upah minimum di atas akan diterapkan oleh pemerintah di setiap Kabupaten apabila memang memenuhi syarat penerapannya. Silahkan cek besaran UMP tempat dimana Anda bekerja atau ingin mendaftar lowongan kerja berdasarkan serangkaian data di atas.
Namun perlu menjadi catatan jika Data UMP di atas masih bisa berubah lagi menyesuaikan kondisi ekonomi suatu wilayah atau perubahan kebijakan dari gubernur. Itulah mengapa Anda selaku tenaga kerja wajib melakukan pemantauan secara berkala terkait upah minimum tersebut.
Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian informasi di atas, UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi yang dijadikan sebagai salah satu standar pemberian gaji tenaga kerja. Selain itu, penerapannya juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Selain dijadikan sebagai standar upah minimum suatu perusahaan bagi tenaga kerja, ketentuan tersebut juga bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum mendaftar lowongan kerja. Semoga informasi standar upah di atas bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Editor: Ari
Jangan lupa untuk kunjungi kami di Google News serta gabung Channel Telegram untuk mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru.