Apa Itu UMK Singkatan Apa? Simak Penjelasan Lengkapnya

Iberian-Partners – Sebelum terjun ke dunia kerja, kita harus mencari tahu apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan. Salah satu hal yang paling penting adalah UMK. Di mana dengan mengetahui hal penting itu kiranya kita bisa memperkirakan penghasilan tetap tiap bulan.

Selain penting diketahui oleh para karyawan atau pegawai, para pimpinan perusahaan atau instansi juga perlu mengetahui apa itu UMK. Sebab, pimpinan bisa punya acuan untuk memberikan honor kepada bawahannya.

Sebelumnya juga kita sudah membahas apa itu UMP. Istilah tersebut berasal dari singkatan Upah Minimum Provinsi. Adapun penentuan upah ditentukan oleh pimpinan daerah tingkat provinsi yakni gubernur.

Lalu, apa itu UMK? Istilah dari singkatan apa serta apa perbedaan dengan Upah Minimum Provinsi? Untuk mengetahui hal itu, maka di kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasannya secara lengkap.

Daftar Isi

Apa Itu UMK

Dari sebagian orang atau bagi yang lulusan fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan, tentunya belum mengetahui apa itu UMK. Jadi, UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Di mana nama tersebut menjadi istilah dalam penentuan honor di suatu daerah.

Penentuan UMK sendiri berlaku bagi para pekerja yang ada di setiap kabupaten kota. Adapun besaran upah tiap daerah langsung ditentukan oleh bupati maupun walikota serta ditetapkan oleh gubernur tiap provinsi.

Proses penghitungan nilai UMK pun sudah diatur dalam Undang-Undang pasal 16. Isi dari pasal itu yakni penghitungan dilakukan langsung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota lalu disampaikan kepada bupati atau walikota sebelum disampaikan pada gubernur.

Tidak hanya itu, penetapan besaran UMK juga telah tercantum pada pasal 16 ayat 4. Di mana di ayat tersebut menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih rendah daripada Upah Minimum Provinsi. Dengan adanya ayat tersebut, maka gubernur punya hak untuk menyepakati usulan nilai UMK tiap daerah.

Dasar Hukum Penetapan UMK

Kemudian penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota juga diperkuat dengan dasar hukum Undang-Undang lainnya. Hukum itu tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 2023. Di mana UU tersebut adalah pengganti aturan yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 mengenai Cipta Kerja dan upah minimum.

Di pasal 88 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2023 dijelaskan yakni pemerintah pusat menetapkan kebijakan upah sebagai usaha mewujudkan hal pekerja/buruh atas kehidupan layak bagi kemanusiaan. Kebijakan itu terdiri dari penetapan upah minimum tiap tahunnya.

Perbedaan UMK & UMP

Dari pembahasan di awal tadi, sempat disinggung mengenai UMP atau Upah Minimum Provinsi. Lalu, apa perbedaannya dengan UMK? UMP sendiri merupakan istilah standar minimum upah pekerja yang berada di suatu provinsi. Adapun penetapan besar upah dilakukan langsung oleh guberner.

Sedangkan UMK adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berada di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Di mana penentuan besar upah dari usul pimpinan daerah yakni bupati/walikota serta disetujui oleh gubernur.

Daftar UMK Tiap Kabupaten & Kota Terbaru

Bagi para pekerja di setiap kabupaten atau kota masih banyak yang belum tahu besaran UMK. Nah, untuk mengetahuinya kami akan berikan rincian angka UMK tiap daerah di bawah ini:

1. Provinsi Jawa Barat

Kota Bekasi Rp5.158.248,20
Kab. Karawang Rp5.176.179,07
Kab. Bekasi Rp5.137.575, 44
Kab. Purwakarta Rp4.464.675,02
Kab. Subang Rp3.273.810,60
Kota Depok Rp4.694.493,70
Kota Bogor Rp4.639.429,39
Kab. Bogor Rp4.520.212,25
Kab. Sukabumi Rp3.351.883,19
Kab. Cianjur Rp2.893.229,10
Kota Sukabumi Rp2.747.774,86
Kota Bandung Rp4.048.462,69
Kota Cimahi Rp3.514.093,25
Kab. Bandung Barat Rp3.480.795,40
Kab. Sumedang Rp3.471.134,10
Kab. Bandung Rp3.492.465,99
Kab. Indramayu Rp2.541.996,72
Kota Cirebon Rp2.456.516,60
Kab. Cirebon Rp2.430.780,83
Kab. Majalengka Rp2.180.602,90
Kab. Kuningan Rp2.010.734,30
Kota Tasikmalaya Rp2.533.341,02
Kab. Tasikmalaya Rp2.499.954,13
Kab. Garut Rp2.117.318,31
Kab. Ciamis Rp2.021.657, 42
Kab. Pangandaran Rp2.018.389,00
Kota Banjar Rp1.998.119 05.

2. Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090,46
Kabupaten Banyumas Rp. 2.118.123,64
Kabupaten Purbalingga Rp. 2.130.980,94
Kabupaten Kebumen Rp. 2.035.890,04 129
Kabupaten Purworejo Rp. 2.043.902,33
Kabupaten Wonosobo Rp. 2.076.208,98
Kabupaten Magelang Rp. 2.236.776,91
Kabupaten Boyolali Rp. 2.155.712,29
Kabupaten Klaten Rp. 2.152.322,94
Kabupaten Sukoharjo Rp. 2.138.247,70
Kabupaten Wonogiri Rp. 1.968.448,32
Kabupaten Karanganyar Rp. 2.207.483,64
Kabupaten Sragen Rp. 1.969.569
Kabupaten Grobogan Rp. 2.029.569,04
Kabupaten Blora Rp. 2.040.080,17
Kabupaten Rembang Rp. 2.015.927,08
Kabupaten Pati Rp. 2.107.697,44
Kabupaten Kudus Rp. 2.439.813,98
Kabupaten Jepara Rp. 2.272.626,63
Kabupaten Demak Rp. 2.680.421,39
Kabupaten Semarang Rp. 2.480.988
Kabupaten Temanggung Rp. 2.027.569,32
Kabupaten Kendal Rp. 2.508.299,90
Kabupaten Batang Rp. 2.282.025,72
Kabupaten Pekalongan Rp. 2.247.345,90
Kabupaten Pemalang Rp. 2.081.783
Kabupaten Tegal Rp. 2.106.237,58
Kabupaten Brebes Rp. 2.018.836,92
Kota Magelang Rp. 2.066.006,64
Kota Surakarta Rp. 2.174.169
Kota Salatiga Rp. 2.284.179,97
Kota Semarang Rp. 3.060.348,78
Kota Pekalongan Rp. 2.305.822,66
Kota Tegal Rp. 2.145.012,11
Kabupaten Banjarnegara Rp. 1.958.169.69

3. Provinsi Jawa Timur

Kota Surabaya Rp 4.525.479,19
Kabupaten Gresik Rp 4.522.030,51
Kabupaten Sidoarjo Rp 4.518.581,85
Kabupaten Pasuruan Rp 4.515.133,19
Kabupaten Mojokerto Rp 4,504.787,17
Kabupaten Malang Rp 3.268.275,36
Kota Malang Rp 3.194.143,98
Kota Pasuruan Rp 3.038.837,64
Kota Batu Rp 3.030.367,09
Kabupaten Jombang Rp 2.854.095,88
Kabupaten Probolinggo Rp 2.753.265,95
Kabupaten Tuban Rp 2.739.224,88
Kota Mojokerto Rp 2.710.452,36
Kabupaten Lamongan Rp 2.701.977,27
Kota Probolinggo Rp 2.576.240,63
Kabupaten Jember Rp 2.555.662,91
Kabupaten Banyuwangi Rp 2.528.899,12
Kota Kediri Rp 2.318.116,63
Kabupaten Bojonegoro Rp 2.279.568,07
Kabupaten Kediri Rp 2.243.422,93
Kota Blitar Rp 2.239.024,44
Kabupaten Tulungagung Rp 2.229.358,67
Kabupaten Blitar Rp 2.215.071,18
Kabupaten Lumajang Rp 2.200.607,20
Kota Madiun Rp 2.190.216,37
Kabupaten Sumenep Rp 2.176.819,94
Kabupaten Nganjuk Rp 2.167.007,05
Kabupaten Ngawi Rp 2.158.844,59
Kabupaten Pacitan Rp 2.157.270,25
Kabupaten Bondowoso Rp 2.154.504,13
Kabupaten Madiun Rp 2.154.251,34
Kabupaten Magetan Rp 2.153.062,37
Kabupaten Bangkalan Rp 2.152.450,83
Kabupaten Ponorogo Rp 2.149.709,45
Kabupaten Trenggalek Rp 2.139.426,01
Kabupaten Situbondo Rp 2.137.025,85
Kabupaten Pamekasan Rp 2.133.655,03
Kabupaten Sampang Rp 2.114.335,27.

4. Provinsi Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang Rp 3.279.194 (naik 7,39 persen)
Kota Batam Rp 4.500.440 (naik 7,50 persen)
Kabupaten Bintan Rp 3.899.015 (naik 6,86 persen)
Kabupaten Karimun Rp 3.592.019 (naik 7,26 persen)
Kabupaten Lingga Rp 3.279.194 (naik 7,51 persen)
Kabupaten Natuna Rp 3.337.603 (naik 6,79 persen)
Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 3.757.56 (naik 6,80 persen).

5. Provinsi Riau

Kota Dumai yaitu Rp 3.723.278
Kabupaten Bengkalis Rp 3.599.029
Kabupaten Siak yaitu Rp 3.361.913
Pekanbaru Rp 3.319.023
Kabupaten Kepulauan Meranti Rp 3.224.635
Kampar Rp 3.300.258
Rokan Hulu Rp 3.248.333
Indragiri Hilir Rp 3.241.141
Indragiri Hulu Rp 3.364.511
Kuansing Rp 3.354.275
Pelalawan Rp 3.287.623
Rokan Hilir Rp 3.242.977

6. Provinsi Sumatera Utara

Nias Rp 2.700.000
Mandailing Natal Rp 2.800.000
Tapanuli Selatan Rp 3.000.000
Tapanuli Tengah Rp 3.000.000
Tapanuli Utara Rp 2.700.000
Toba Rp 2.800.000
Labuhan Batu Rp 3.100.000
Asahan Rp 3.000.000
Simalungun Rp 2.800.000
Karo Rp 3.200.000
Deli Serdang Rp 3.400.000
Langkat Rp 2.900.000
Pakpak Bharat Rp 2.700.000
Serdang Begadai Rp 3.000.000
Batu Bara Rp 3.400.000
Padang Lawas Rp 2.900.000
Labuhan Batu Selatan Rp 3.100.000
Labuhan Batu Utara Rp 3.000.000
Sibolga Rp 3.100.000
Tanjung Balai Rp 3.000.000
Tebing Tinggi Rp 2.700.000
Medan Rp 3.600.000
Binjai Rp 2.800.000
Padang Sidempuan Rp 2.800.000
Gunung Sitoli Rp 2.700.000

7. Provinsi Banten

Kabupaten Pandeglang Rp 2.980.351,46
Kabupaten Lebak Rp 2.944.665,46
Kabupaten Serang Rp 4.492.961,28
Kabupaten Tangerang Rp 4.527.688,52
Kota Tangerang Rp 4.584.519,08
Kota Tangerang Selatan Rp 4.551.451,70
Kota Cilegon Rp 4.657.222,94
Kota Serang Rp 4.090.799,01.

Kesimpulan

Nah, itulah semua penjelasan dari pertanyaan apa itu UMK. Dari semua ulasan di atas setidaknya kamu sudah paham semuanya. Dengan begitu, para pekerja bisa memperkirakan atau memilih ingin bekerja di kabupaten atau kota mana. Silakan pilih sesuai keinginan serta kebutuhan.

Editor: Ari